Pengunjung Web
 | Hari ini | 104 |
 | Kemaren | 152 |
 | Minggu ini | 104 |
 | Minggu lalu | 592 |
 | Bulan ini | 696 |
 | Bulan Lalu | 0 |
 | Setiap Hari | 10506 |
Your IP: 38.107.179.208
,
Today: May 19, 2012
Lokasi kami
office@scn-crest.org
021-7815679 021-7815679
http://www.scn-crest.org
peta
untuk melihat melalui googlemaps
(copy kata ini ' Jalan Masjid Al Ridwan ' )
kemudian klik link si bawah
view from google maps
Ketua Divisi Advokasi dan Monitoring PSKH, itu menambahkan pengaturan Ormas sebagai "UU Payung" hanya akan menambah panjang birokrasi, perizinan, dan mekanisme yang rumit. "Yang pada ujungnya akan mencederai kebebasan berorganisasi di Indonesia," katanya lagi.
Dia menegaskan, jika menelusuri kelahiran UU Ormas, bentuk ormas sendiri sesungguhnya tidak jelas posisinya di dalam kerangka hukum. Karena adalah sebuah bentuk yang dicari-cari untuk mengontrol dan merepresi kebebasan berorganisasi.
"Apabila ingin melakukan revisi atau perbaikan, lakukanlah sesuai dengan kerangka hukum yang benar yaitu melalui revisi UU Yayasan ataupun RUU Perkumpulan," katanya.
Dia menambahkan lagi, LSM, Ornop/NGO, OMS/SCO, Organisasi Non Profit/NPO/Nirlaba, adalah suatu istilah praktik. Terminologi hukumnya akan selalu kembali kepada badan hukum Yayasan ataupun Perkumpulan.
Ia menambahkan, aroma politik yang kental mewarnai kelahiran UU Ormas. Keberadaannya memang didesain untuk menerapkan konsep "wadah tunggal". Yaitu konsep untuk menempatkan segala jenis organisasi dengan kepentingannya masing-masing ke dalam satu jenis format organisasi yaitu Organisasi Kemasyarakatan sehingga lebih mudah untuk dikontrol.
"Sedikit banyak UU Ormas ini mengalami permasalahan dalam implementasinya, mulai dari pengaturan soal asas tunggal, berbagai mekanisme kontrol, hingga kewenangan pembubaran," kata dia.
"Banyak organisasi akhirnya mengabaikan peraturan ini dan hanya merujuk kepada pengaturan dua jenis badan hukum (Yayasan dan Perkumpulan) yang telah dijelaskan di atas," tambahnya.
Lebih jauh Ronald, mengatakan, dari penjabaran di atas dapat dilihat secara sekilas bahwa Ormas sejatinya memang lebih sebagai mahluk politik dibandingkan dengan mahluk hukum. "Dari segi hukum, Ormas sendiri sebetulnya masuk ke dalam wilayah Perkumpulan," kata Ronald. (boy/jpnn)
|
||||||||||||||